WartaRiau

Berita Utama Riau Sekitarnya Riau Maju Nasional & Hukum
Warta Riau
LIVE

Di Balik Gurita Dugaan Sabung Ayam Saentis: Rekam Jejak Terduga Bos Togel 'Ri alias Z4l dan Sai alias Ful' yang Diduga Pertanyakan Wibawa Hukum


DELI SERDANG
— Dugaan jejak 'Ri alias Z4l' dan 'Sai alias Ful' yang disebut-sebut sebagai terduga bos 'Togel' di balik dugaan arena sabung ayam Saentis kini menjadi perhatian serius dan memunculkan keresahan di tengah masyarakat. Keduanya disinyalir bukanlah figur baru. Di ruang publik, nama mereka kerap dikaitkan dengan dugaan rekam jejak panjang sebagai terduga pengendali utama dalam jaringan toto gelap (togel) di wilayah Sumatera Utara.

Dugaan reputasi di masa lalu tersebut disinyalir menjadi modal bagi mereka untuk diduga memperluas jangkauan operasional. Keberadaan dugaan arena perjudian di Jl. Ps. 3, Sp. Kariman, Desa Saentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, memunculkan diskursus mengenai masih eksisnya dominasi figur yang diduga sebagai "pemain lama". Mereka kini disinyalir memegang kendali atas dua bentuk dugaan penyakit masyarakat sekaligus, dengan struktur operasional yang diduga tertata rapi. Hal ini terlihat dari dugaan kemampuan arena tersebut dalam memobilisasi kerumunan berskala besar selama lima hari dalam sepekan.

Tanda Tanya Dugaan Lemahnya Pengawasan dan Respons Otoritas Terkait

Hal yang kemudian memicu pertanyaan di ruang publik adalah bagaimana entitas yang diduga dikendalikan oleh kedua figur ini seolah diduga tidak tersentuh oleh instrumen hukum. Situasi ini memunculkan spekulasi terkait efektivitas sistem deteksi dini dan pengawasan dari jajaran kepolisian di tingkat resor maupun sektor dalam menindaklanjuti dugaan keresahan warga.

Tanda tanya publik semakin membesar seiring dengan belum adanya tanggapan resmi dari jajaran Polrestabes Medan dan Polsek Medan Tembung. Sebagai bentuk profesionalisme jurnalistik dan upaya memenuhi prinsip keberimbangan informasi (cover both sides), tim redaksi secara patut telah melayangkan konfirmasi kembali secara tertulis melalui pesan WhatsApp kepada lima pejabat pemangku kebijakan, yakni:

  • Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H.

  • Wakapolrestabes Medan, AKBP Rudy Silaen, S.H., S.I.K., M.I.Kom.

  • Kasat Intelkam Polrestabes Medan, Kompol Lengkap Suherman Siregar, S.H., M.H.

  • Kanit Pidum Satreskrim Polrestabes Medan, Iptu M. Hafizullah

  • Kanit Reskrim Polsek Medan Tembung (Percut Sei Tuan), Iptu Parulian Sitanggang, S.H.

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada satupun dari jajaran kepolisian tersebut yang memberikan balasan, respons, maupun klarifikasi resmi kepada redaksi terkait dugaan keterlibatan entitas yang diduga sebagai "pemain lama" di Saentis.

Sikap pasif dari institusi penegak hukum di tingkat kewilayahan ini dikhawatirkan diduga dapat mendegradasi kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Penegakan hukum diharapkan tidak terkesan stagnan ketika berhadapan dengan entitas yang diduga kuat memiliki jaringan terstruktur.

Kini, harapan publik tertuju kepada Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Kapolda Sumut, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H., diharapkan dapat mengambil langkah atensi tegas melalui intervensi taktis dari Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Kombes Pol. Cornelius Mangarahon Simanjuntak, untuk mengusut tuntas dugaan operasional jaringan ini. Selain itu, pelibatan Bidang Propam Polda Sumut juga dinilai krusial untuk melakukan audit investigatif, guna memastikan tidak adanya dugaan kelalaian, dugaan pembiaran (omission), atau dugaan konflik kepentingan di jajaran bawahannya. Masyarakat menanti bukti nyata implementasi semangat Polisi Bersama Masyarakat, di mana supremasi hukum ditegakkan secara adil tanpa pandang bulu.

Catatan Redaksi:Laporan ini disusun berlandaskan fungsi pers sebagai kontrol sosial (social control) yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dengan tetap mempedomani Kode Etik Jurnalistik. Seluruh penyebutan nama, inisial, maupun tindakan dalam pemberitaan ini bersifat dugaan, dengan senantiasa menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Proses pembuktian validitas atas dugaan tindak pidana dan keterlibatan oknum terkait sepenuhnya merupakan otoritas penyidik kepolisian dan lembaga peradilan yang berwenang, selaras dengan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca Juga

Warta Riau
Redaksi | Pedoman Media Siber | Kode Etik
Copyright © 2025 wartariau.bond. All rights reserved.